cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Masyarakat Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia" : 6 Documents clear
THE UNBROKEN LEGACY: AGRARIAN REFORM OF YUDHOYONO’S ERA Mulyani, Lilis
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Di saat pemerintahan yang baru akan segera dipilih, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya masih menyisakan beberapa “pekerjaan rumah” yang cukup besar bagi pemerintahan baru. Sebuah program (dan visi) mengenai reforma agraria telah dilaksanakan dalam bentuk proyek rintisan (pilot project) sejak tahun 2007 meskipun kenyataan memperlihatkan bahwa pelaksanaan program ini mendapat banyak tantangan. Sebagai sebuah visi pemerintahan, diujicobakannya program reforma agraria di beberapa daerah sangat menarik, karena telah lama “reforma agraria” dipetieskan, belum lagi tantangan yang kemudian muncul karena saat ini pemerintah telah terlalu berat berpijak pada sistem ekonomi pasar bebas, sementara di sisi lain masih amat tergantung pada pola-pola kolonial yang mengandalkan industri ekstraktif atas pengelolaan sumber daya alam. Pola-pola industri ekstraktif ini terbukti membawa keuntungan bagi sektor yang mengelolanya sehingga ketika ada suatu program yang membutuhkan elemen terpenting dari industri itu, yaitu tanah dan sumber daya agraria untuk diredistribusikan pada masyarakat miskin, resistensi sektoral kemudian menguat. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, tulisan ini mencoba mendalami bagaimana peninggalan pemerintahan-pemerintahan yang lalu berupa industri ekstraktif dan pengelolaan sektoral dalam sumber daya agraria, menjadi penghalang dilaksanakannya programprogram berbasis agrarian, termasuk program reforma agraria, baik secara ideologi maupun secara kelembagaan.Kata kunci: Reforma agraria, land reform, Pemerintahan SBY, pengelolaan sumber daya agrarian, institusi ekstraktif
DEGRADASI KEBUDAYAAN MARITIM: SEJARAH, IDENTITAS, DAN PRAKTIK SOSIAL MELAUT DI BANTEN Octavian, Amarulla; Yulianto, Bayu A
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Kolonialisme dianggap sebagai tesis awal yang mengetengahkan meluruhnya kebudayaan maritim nusantara. Kendati demikian, dalam kerangka mengembalikan kebudayaan maritim itu sendiri, pertanyaan terkait representasi peluruhan itu di dalam masyarakat masih perlu dielaborasi lebih jauh. Artikel ini menyajikan proses peluruhan kebudayaan maritim di wilayah Banten, baik dari sisi historis maupun representasi dalam konteks praktik sosial melaut kekinian di masyarakat dalam perspektif sosiologi.Kata Kunci: Kebudayaan, maritim, sejarah, representasi, dan praktik sosial
INTEGRASI OTONOMI DAERAH DENGAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI USULAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK BAGI PEMERINTAHAN BARU INDONESIA PASCA-SBY Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram Indrawan, Jerry
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Kearifan lokal memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya-upaya harmonisasi kehidupan masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kearifan lokal adalah bagian inheren dalam budaya lokal di Indonesia, di mana budaya nasional kita adalah personifi kasi dari budaya-budaya lokal di seluruh Indonesia. Dengan memperkuat elemen-elemen kearifan lokal di dalam kehidupan masyarakat lokal atau daerah, di bawah supervisi pemerintah daerah, tentunya akan sangat berguna dalam upaya-upaya pencegahan konfl ik dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah di Kota Mataram telah berusaha mengakomodasi kearifan lokal ke dalam berbagai macam program di masyarakat. Program-program ini ditujukan untuk menciptakan keharmonisan dan menyamakan visi dan misi pemerintah daerah dengan komponen-komponen masyarakat lainnya. Implementasi dari kearifan lokal dapat menciptakan suatu kondisi di mana relasi antaranggota masyarakat menjadi positif. Karena itu, kondisi demikian menjadi parameter bagi terwujudnya harmonisasi. Unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi publik daerah pun semakin besar. Jika ekonomi berjalan baik dan rakyat sejahtera, otomatis konfl ik pun tidak terjadi. Studi ini dimaksudkan untuk melihat kearifan lokal yang berguna bagi harmonisasi kehidupan masyarakat dalam perspektif pencegahan konfl ik. Studi ini penting karena harmonisasi dapat memicu terjadinya perdamaian dalam sebuah masyarakat. Studi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.Kata kunci: Otonomi daerah, kearifan lokal, integrasi, dan harmonisasi
MENATA ULANG KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Banyak hasil evaluasi dan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah di Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir cenderung kontraproduktif dari tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Berbagai upaya pembenahan sudah dilakukan, tetapi distorsi implementasinya masih sangat besar. Untuk itu, pembenahan mekanisme penataan daerah secara sistematis perlu segera dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Tulisan ini tidak hanya mengulas persoalan dampak buruk pemekaran daerah dan akar persoalannya, tetapi juga mengajukan beberapa solusi strategis pembenahannya. Upaya pembenahan mendasar terutama diarahkan pada perubahan paradigma, pembenahan regulasi, dan penguatan kelembagaan penataan daerah.Kata Kunci: Pemekaran daerah, perubahan, paradigma, perubahan regulasi, penguatan kelembagaan
TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR: MENUJU INCLUSIVE GREEN ECONOMY Nababan, Yusniar Juliana; Saukat, Yusman; Juanda, Bambang; Sutomo, Slamet
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Perekonomian Kalimantan Timur sangat didominasi oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian nasional. Di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu inclusive green economy. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keinklusifan dan kehijauan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2000–2012. Terdapat tiga aspek yang akan dilihat: 1) keinklusifan ekonomi, 2) kehijauan ekonomi, dan 3) ekonomi hijau sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan diadopsi dari beberapa inisiasi pembangunan berkelanjutan yang berbagi ide yang sama dengan inclusive green economy. Lebih lanjut, Model Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur tingkat efi siensi Kalimantan Timur dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Studi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur belum mencapai suatu inclusive green economy. Ketimpangan masih terjadi dan masih terdapat inefi siensi penggunaan SDA.Kata kunci: Inclusive green economy, pembangunan berkelanjutan, DEA
STOP KAM BAKU TIPU: PEMEKARAN DAERAH, ISU STRATEGIS PENGELOLAAN KONFLIK, DAN TRANSFORMASI SOSIAL DI PAPUA BARAT Suryawan, I Ngurah
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Artikel ini membahas pengelolaan konfl ik dan transformasi sosial budaya yang terjadi akibat pemekaran daerah yang berlangsung di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dukungan pemekaran dimobilisasi oleh elite Papua yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk mewujudkan pemekaran bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Namun, yang sering terjadi adalah para elite ini merampok kedaulatan rakyat dengan menipu rakyat. Stop kam (para elite) baku tipu adalah pernyataan rakyat kecil perihal perilaku elite mereka yang saling menipu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Saat pemekaran terjadi di Kabupaten Kaimana tahun 2003 dan Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2012 hingga kini masih terjadi konfl ik di tengah masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, siasat-siasat dalam memanfaatkan berbagai program pembangunan, dan dalam wacana yang lebih luas tentang transformasi orientasi sosial budaya. Artikel ini berargumentasi bahwa pemekaran daerah dan transformasi sosial budaya yang mengikutinya mengakibatkan terjadinya keterpecahan di tengah rakyat Papua. Pemekaran daerah yang masif terjadi di Provinsi Papua Barat berimplikasi serius terhadap keterpecahan yang melumpuhkan di tengah rakyat karena hilanganya inisiatif perubahan sosial yang sebenarnya dicita-citakan dalam transformasi sosial budaya di Papua Barat.Kata kunci: Pemekaran daerah, transformasi sosial budaya, pembangunan, elite Papua

Page 1 of 1 | Total Record : 6